ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI BAB V

HUKUM PERJANJIAN

PERJANJIAN merupakan suatu “perbuatan”, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dibilang sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

 Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi dua yaitu umum dan khusus.

 1. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

 2. Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

 Jenis-jenis kontrak standar

 • Ditinjau dari segi pihak mana yang menetapkan isi dan persyaratan kontrak sebelum mereka ditawarkan kepada konsumen secara massal, dapat dibedakan menjadi:

 a. kontrak standar yang isinya ditetapkan oleh produsen/kreditur;

 b. kontrak standar yang isinya merupakan kesepakatan dua atau lebih pihak;

 c. kontrak standar yang isinya ditetapkan oleh pihak ketiga.

 • Ditinjau dari format atau bentuk suatu kontrak yang persyaratannya dibakukan, dapat dibedakan dua bentuk kontrak standar, yaitu:

 a. kontrak standar menyatu;

 b. kontrak standar terpisah.

 • Ditinjau dari segi penandatanganan perjanjian dapat dibedakan, antara:

 a. kontrak standar yang baru dianggap mengikat saat ditandata- ngani;

 kontrak standar yang tidak perlu ditandatangani saat penutupan

 Macam – Macam Perjanjian

 1). Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban

 2). Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

 3). Perjanjian konsensuil, formal dan, riil

 4). Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran

 Syarat sahnya perjanjian

 Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

 1. Sepakat untuk mengikatkan diri

 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

 3. Suatu hal tertentu

 4. Sebab yang halaL

 Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat- syarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Pelaksanaan Perjanjian

 Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli.

Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.

 Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

 Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena;

 1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.

 2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.

 3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan

 4. Terlibat Hukum

 5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian

  

 SUMBER:

 http://legalakses.com/perjanjian/

 http://evianthyblog.blogspot.com/2011/03/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html

 http://maiyasari.wordpress.com/2010/04/23/hukum-perjanjian/

Sumber :

http:// wartawarga.gunadarma.id/2011/04/pengertian-perjanjian-macamnyajenis-jenisnya-syarat-sahnya-dan-sebab-membatalkan-perjanjian/